Muratara Tingkatkan Kemandirian Fiskal, Satgas Pendapatan Daerah Diterjunkan ke Lapangan
Cerita Lubuk Linggau- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Langkah nyata ini dibuktikan dengan diluncurkannya Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Daerah yang secara resmi diberangkatkan dalam sebuah apel di halaman Kantor Bupati Muratara, Kamis (12/06/2025).
Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, Satgas ini bukan sekadar tim pemungut pajak biasa, melainkan bagian dari strategi besar daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kehadiran mereka diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kontribusi sektor perpajakan dan retribusi bagi pembangunan.
Baca Juga : Jepang mengungkapkan insiden serius di wilayah udara Pasifik pekan lalu
Satgas PAD: Ujung Tombak Kemandirian Ekonomi Muratara
Dalam sambutannya, Wabup Junius Wahyudi menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis menuju visi Murtara sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Dengan Satgas ini, kami ingin memastikan bahwa setiap potensi pajak dan retribusi di Muratara tergarap dengan baik,” tegas Junius.
Satgas akan bekerja secara intensif dengan menjangkau desa-desa, pasar tradisional, UMKM, hingga perusahaan-perusahaan skala besar yang beroperasi di wilayah Muratara. Tugas utama mereka adalah:
-
Memastikan kepatuhan wajib pajak – Sosialisasi dan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdaftar.
-
Mengidentifikasi potensi pajak baru – Menelusuri sektor-sektor ekonomi yang belum optimal berkontribusi pada PAD.
-
Pendekatan edukatif, bukan represif – Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Reformasi Sistem Pendapatan: Dari Penagihan Menuju Keadilan
Pemerintah Kabupaten Muratara sadar bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan penagihan, melainkan perlu sistem yang inklusif dan transparan. Oleh karena itu, Satgas ini dirancang untuk:
-
Meminimalisir pungutan liar dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban pajak.
-
Mendorong partisipasi aktif pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, dalam membangun Murtara.
-
Menciptakan database wajib pajak yang akurat untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi.
“Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha merasa bahwa membayar pajak bukanlah beban, melainkan investasi bagi kemajuan Muratara,” tambah Wabup.
Dampak Jangka Panjang: Pembangunan Merata dan Ekonomi Menguat
Keberadaan Satgas Pendapatan Daerah diharapkan mampu:
✔ Meningkatkan realisasi PAD – Membuka sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap.
✔ Mempercepat pembangunan infrastruktur & layanan publik – Dana PAD yang meningkat dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
✔ Mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer Pusat – Muratara menuju kemandirian fiskal yang lebih stabil.
Dukungan Seluruh Stakeholder Kunci Keberhasilan
Wabup Junius Wahyudi mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, aparat desa, hingga tokoh masyarakat, untuk mendukung kerja Satgas ini.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kontribusi yang adil, Muratara akan semakin maju,” pesannya.
Muratara Menuju Contoh Daerah Mandiri
Peluncuran Satgas Pendapatan Daerah ini menjadi babak baru dalam tata kelola keuangan daerah. Jika berjalan optimal, langkah ini bisa menjadi role model bagi daerah lain dalam mengelola PAD secara profesional dan berkeadilan.
“Kemandirian fiskal bukan mimpi, tapi tujuan yang harus kita raih bersama. Satgas ini adalah langkah awal menuju Muratara yang lebih sejahtera,” tutup Junius.
